Catatan Dr. Suriyanto, Pd., S.H., M.H., M.Kn_
Akademisi & Praktisi Hukum
Setelah Reformasi Gagal, Kita Harus Memilih: Ribut di Bundaran atau Menang di Perang Algoritma
Jakarta, kabarjurnalisnews.com - Toa masjid kampus telah bergema selama 26 tahun. Hasilnya? Kita menang dalam kebebasan berpendapat, tetapi kalah dalam kedaulatan.
Mahasiswa bebas meneriakkan “turunkan Presiden” di Bundaran UGM. Namun, 93% data 280 juta warga negara Indonesia mengalir melalui kabel di Singapura. Kita bebas berdemo, tetapi tidak bebas dari algoritma TikTok yang mendikte pola pikir anak sekolah dasar.
Musuh hari ini tidak datang dengan laras panjang. Ia datang dengan _machine learning_. Ia tidak menduduki Istana, melainkan menduduki FYP, menduduki server, dan menduduki otak generasi muda lewat "dopamine loop". Ketua BEM berteriak ke arah Monas, padahal peluru kendali algoritma ditembakkan dari Palo Alto dan Beijing. Selama 26 tahun kita salah sasaran. Itulah dosa toa masjid kampus pasca-Reformasi.
Data adalah minyak baru. Indonesia memiliki cadangan data terbesar di ASEAN, tetapi kilang pengolahannya berada di luar negeri. Data BPJS bocor, data Dukcapil diperjualbelikan, transaksi Gojek dan Grab dianalisis di Amerika Serikat.
Negara hampir tidak berdaya. Setiap kali hendak bertindak, toa masjid kampus berteriak “otoriter!”, “HAM!”, “langgar demokrasi!”. Akibatnya, kita berpuasa data sementara asing berpesta dengan data kita.
Pertama: Ketua BEM berorasi dikawal 100 mahasiswa, diliput 20 media, trending 24 jam. Hasil kebijakan? Nihil.
Kedua: Presiden China menandatangani satu dokumen. Esoknya, 10.000 situs asing diblokir, 1 juta UMKM mendapat proteksi algoritma lokal. Hasilnya, 1,2 juta paten AI lahir dalam tiga tahun.
Yang satu sibuk ribut. Yang satu sibuk merebut. Generasi kampus harus cerdas memilih.
"Toa masjid kampus menjual moral abstrak: kebebasan, transparansi, partisipasi. Kedaulatan digital menawarkan hal konkret: server harus berada di dalam negeri, algoritma harus diaudit, platform asing harus tunduk pada hukum Indonesia.
Yang satu berbicara nilai. Yang satu berbicara nilai tukar. Dalam perang algoritma, negara yang kenyang nilai tetapi miskin nilai tukar akan menjadi babu. Reformasi memilih nilai. Hasilnya, kita menjadi babu—seperti ocehan sebagian aktivis kampus yang memalukan.
"Argumen “jangan otoriter” sudah basi. Lihat Vietnam. Dengan satu partai, tanpa hiruk-pikuk BEM, ekspor chip mereka mencapai USD 15,8 miliar dan melampaui Indonesia. Lihat Uni Emirat Arab.
Monarki tak terpilih, tetapi mendirikan Kementerian AI dan kini menjadi pusat AI Timur Tengah. Lihat Rwanda. Dianggap semi-otoriter, tetapi sudah mengekspor AI medis ke 12 negara Afrika. Mereka tidak demokratis menurut ukuran Barat, tetapi rakyatnya tidak menjadi jajahan digital.
"Tahun 1998 musuh kita adalah Soeharto. Tahun 2026 musuhnya adalah Sundar Pichai dan Zhang Yiming. Melawan Soeharto cukup dengan mimbar. Melawan Google butuh _kill switch_ nasional. Melawan tentara butuh mahasiswa. Melawan algoritma butuh insinyur dan kepemimpinan yang tegas.
Sayangnya, kampus masih mencetak orator, bukan arsitek kedaulatan digital. Tiga Langkah yang Dibenci Toa Masjid Kampus
Kedaulatan digital memerlukan tiga hal yang selama ini ditolak toa masjid kampus:
1. Sentralisasi Data - Semua data warga negara wajib disimpan di Pusat Data Nasional.
2. Sensor Algoritmik - Negara berhak men-takedown konten dan aplikasi yang merusak generasi dalam 1x24 jam.
3. Proteksi Juara Nasional - Pilih lima AI "champion", beri karpet merah, lindungi dari gugatan asing.
"Setiap kali negara hendak memasang gigi, toa masjid kampus berteriak “rezim represif!”. Ironisnya, yang mereka bela adalah kebebasan platform asing untuk menjajah. UU ITE direvisi agar judi online bisa diblokir cepat? Dituduh membungkam kritik. PDN diwajibkan? Dituduh monopoli. Inilah komedi Reformasi: kampus menjadi tameng penjajah baru atas nama demokrasi yang tak berilmu.
Mahasiswa diajari curiga kepada Istana, tetapi percaya buta kepada Silicon Valley. Diajari membenci aparat, tetapi mencintai algoritma asing. Diajari melawan penguasa, tetapi tidak diajari melawan penjajah data. Hasilnya, aktivis 2026 mahir membuat petisi di Change.org, tetapi gagap ketika diminta membangun firewall nasional.
"Bukan Presiden. Bukan DPR. Musuhnya adalah ilusi bahwa kebebasan bicara sama dengan kedaulatan. Musuhnya adalah toa masjid kampus yang membuat bangsa alergi pada “tangan besi”, padahal rumah kita sudah dirampok. Musuhnya adalah romantisme Reformasi yang memuja keributan dan meremehkan kecepatan.
Mati bersama toa masjid kampus, atau hidup dengan kedaulatan digital. Jika memilih hidup, diamkan toa. Nyalakan otak. Beri Presiden kewenangan tegas selama 20 tahun untuk urusan data, AI, dan siber. Biarkan ia bekerja, meski tidak populer.
"Karena pada 2045, anak cucu kita tidak akan bertanya, “Dulu BEM UGM kritis atau tidak?” Mereka akan bertanya, “Mengapa dulu kita bodoh, lebih memilih mendengar toa daripada merebut server?” Jawabannya ada di tangan kita, hari ini. (Iwa)
Posting Komentar