Jakarta, kabarjurnalisnews.com - Bayangkan Indonesia ke depan. Jika semua kepala daerahnya bekerja seperti Kang Dedi Mulyadi. Turun ke lapangan, menyapu got, mendatangi sekolah rusak, memecat pejabat malas, dan berani menegur kontraktor nakal.
Tidak perlu 100 hari. Dalam 30 hari saja wajah kampung sudah berubah. Jalan berlubang ditambal. Sungai yang mampet dikeruk. Bansos sampai ke tangan rakyat yang benar-benar miskin.
Itulah yang dilakukan KDM di Jawa Barat. Bukan cuma pidato. Bukan cuma seremoni. Tapi kerja nyata. Dan hasilnya langsung dirasakan rakyat Jawa Barat.
Sementara 38 Gubernur, 415 Bupati, 93 Walikota, dan 75 ribu Kepala Desa lainnya masih banyak yang kerja di balik meja, menunggu laporan, dan sibuk foto seremoni.
Akibatnya? Pusat harus membuat kementerian baru, badan baru, lembaga baru, satgas baru. Semua untuk "mengawasi" dan "memaksa" daerah bekerja. Birokrasi jadi gemuk. Anggaran habis untuk rapat-rapat.
Padahal logikanya sederhana. Jika kinerja seluruh pimpinan daerah selevel KDM, maka 70% masalah Indonesia selesai di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Tidak perlu semua ditarik ke Jakarta.
Lihat faktanya. Sekolah rusak? Tunggu Kemendikbud. Jalan rusak? Tunggu PUPR. Banjir? Tunggu BNPB.
Padahal itu semua urusan daerah. Tapi karena pemimpin daerahnya kebanyakan seremoni, akhirnya pusat yang turun tangan.
Negara jadi boros. Satu masalah ditangani 3 kementerian. Satu program dikawal 5 lembaga. Ujungnya uang rakyat habis di perjalanan birokrasi, bukan sampai ke rakyat.
KDM telah membuktikan: pemimpin yang turun langsung bisa memotong rantai itu. Ada dana desa? Langsung bedah rumah. Ada sekolah ambruk? Langsung kerahkan dinas.
Keberanian KDM menegur, memecat, dan mempermalukan pejabat malas adalah obat. Obat pahit, tapi menyembuhkan. Rakyat butuh pemimpin seperti itu, bukan pemimpin yang takut kehilangan suara.
Kuncinya Bukan Struktur, Tapi Mentalitas
Jika semua Bupati seperti itu, kemiskinan bisa ditekan dari desa.
Jika semua Walikota seperti itu, macet dan banjir kota bisa diatasi.
Jika semua Gubernur seperti itu, pemerataan bisa terjadi tanpa menunggu program pusat.
Lalu untuk apa negara memelihara kementerian yang fungsinya dobel? Untuk apa badan-badan yang hanya membuat regulasi tapi tidak pernah turun ke lapangan?
Pusat tetap penting untuk pertahanan, luar negeri, dan arah besar negara. Tapi urusan mikro: got, lampu jalan, posyandu, pasar, sekolah - itu urusan daerah.
Selama daerahnya tidur, pusat akan terus menambah lembaga. Dan rakyat akan terus jadi korban. Karena anggaran tersedot untuk gaji pegawai lembaga, bukan untuk membangun.
Presiden Prabowo punya PR besar: Cari dan cetak 500 KDM di seluruh Indonesia. Beri mereka kewenangan, awasi, dan pecat yang tidak becus. Jangan beri ruang untuk pejabat yang kerja untuk partai, bukan untuk rakyat.
Indonesia tidak kekurangan uang. Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang kita kekurangan adalah pemimpin daerah yang punya nyali seperti KDM.
Jika itu terjadi, Indonesia akan cepat maju, cepat sejahtera, dan negara tidak perlu lagi jadi "babysitter" bagi daerahnya sendiri.
Oleh: Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.Kn. Praktisi Hukum / Akademisi / Ketum PWRI. (Iwa/Tim)
Posting Komentar