Kota. Tasik, kabarjurnalisnews.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Tasikmalaya (BEM se-Tasikmalaya) secara resmi merilis naskah kajian akademik serta rumusan tuntutan strategis untuk mengawal amanat reformasi dan mengevaluasi persoalan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Gerakan yang diusung aliansi ini mencakup 13 isu krusial yang dinilai masih memerlukan pengawasan serta perbaikan berkelanjutan dari pemerintah. Berdasarkan naskah akademik yang disusun, BEM se-Tasikmalaya merangkum persoalan tersebut ke dalam lima poin tuntutan utama.
Pertama, Evaluasi Program Pemerintah dan Hak Dasar. Mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa, peningkatan standar sanitasi pangan, perbaikan pelayanan kesehatan serta transparansi klaim BPJS, hingga pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran.
Kedua, Reforma Agraria dan Keadilan Ekonomi. Aliansi menuntut percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, serta pemberantasan mafia tanah. Selain itu, mahasiswa juga mendesak transparansi realisasi penyerapan tenaga kerja serta perlindungan hak-hak buruh.
Ketiga, Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana. BEM se-Tasikmalaya menyoroti pentingnya penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mitigasi bencana yang cepat dan transparan di berbagai wilayah, serta pengendalian harga kebutuhan pokok dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berkeadilan.
Keempat, Demokrasi, Hukum, dan Hak Digital. Mahasiswa mendesak penghentian tindakan represif serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa, menolak militerisasi ruang sipil yang tidak sesuai ketentuan hukum, serta memperkuat perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi.
Kelima, Transparansi Anggaran dan Agenda Reformasi. Aliansi menuntut keterbukaan informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan pemberantasan korupsi, serta percepatan agenda reformasi secara menyeluruh dan akuntabel.
Dalam orasinya, perwakilan DEMA INU Tasikmalaya, Salman Faisal, menyampaikan kritik terhadap lambannya respons birokrasi di daerah. Ia menganalogikan persoalan tersebut dengan istilah "ikan busuk dimulai dari kepalanya," untuk menggambarkan penilaiannya terhadap kinerja pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya yang dinilai lamban dalam merespons kepentingan rakyat.
Melalui penyusunan naskah akademis dan aksi ini, BEM se-Tasikmalaya menegaskan bahwa kritik yang dilayangkan bukanlah penolakan tanpa dasar, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa agar kebijakan publik senantiasa berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan jawaban normatif, melainkan membuka ruang dialog yang konstruktif, transparan terhadap data, serta menindaklanjuti setiap persoalan secara konkret dan terukur. (Red)
Posting Komentar